Thursday, September 26, 2019

Peradilan Administrasi Dalam Perselisihan

  • -Ahli Jokowi ? Ma'ruf : MK Berwenang Selesaikan Perselisihan Suara Pemilu, Bukan Sengketa Pemilu

    JAKARTA, HUMAS MKRI - Berpedoman pada Pasal 24C UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...
    Watch Now
  • MA Menerima 10 Perkara Terkait Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu NET24

    Subscribe Official NET. News Youtube Channel: https://www.youtube.com/OfficialNetNews dan ikuti berita-berita terkini di NET. News via streaming di: ...
    Watch Now
  • -Gaji Tak Cair, Pensiunan PPD Uji Materi UU PTUN

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ...
    Watch Now
  • -Pemohon Uji UU PTUN Pertegas Kerugian Konstitusional

    Direktur PT Timsco Indonesia S. A. Habibie memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ...
    Watch Now
  • -Sejumlah Parpol Gugat Hasil Pileg Sulawesi Barat Akibat Banyaknya Pelanggaran Administratif

    JAKARTA, HUMAS MKRI - Panel Hakim Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
    Watch Now
  • [video] Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Daerah dan UU Kekuasaan Kehakiman yang ...
    Watch Now
  • -Bukan Norma Otonom, MK Tolak Permohonan Uji Ketentuan Sengketa Parpol

    Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ...
    Watch Now
  • -Saksi Prabowo-Sandi : Ditemukan Adanya DPT Tidak Wajar Berkode Khusus dan KK Invalid

    JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan dari penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ...
    Watch Now
  • -MK Gelar Orientasi Bagi Perisalah Adhoc Penanganan Perkara PHPU 2019

    JAKARTA, HUMAS MKRI - Sejumlah 36 orang mahasiswa dari sekolah tinggi sekretaris mendapatkan pembekalan dan arahan dalam masa orientasi kerja bagi ...
    Watch Now
  • -Advokat Muda Minta MK Tegaskan Kewajiban Mematuhi Putusan MK

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), UU Nomor 48 Tahun 2009 ...
    Watch Now
  • -Ahli: Hanya Pengadilan yang Berwenang Batalkan Perda

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Rabu (21/9) di ...
    Watch Now
  • Mekanisme Penanganan Sengketa Pemilu

    Direktur KoDe Insiatif Veri Junaedi memaparkan mekanisme penanganan sengketa pemilu.
    Watch Now
  • MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi

    Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang diajukan ...
    Watch Now
  • Aturan Pihak Ketiga Dapat Ajukan Pra Peradilan Diuji di MK

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 pada ...
    Watch Now
  • Gugatan Pemilukada Nagan Raya Ditolak MK

    Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kab. Nagan Raya Tahun 2012, Selasa (14/8) di ...
    Watch Now
  • Komisi Yudisial: MA Lalai Mengawasi Para Hakim

    Komisi Yudisial menyatakan penangkapan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Tangerang oleh KPK dinilai karena adanya kelalaian dalam pengawasan ...
    Watch Now

No comments:

Post a Comment